URGENSI PEMBERITAHUAN NIKAH PADA KHALAYAK

Adakanlah Walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” (HR al-Bukhari dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf).

Mungkin kita sepakat bahwa salah satu momentum bersejarah dalam kehidupan kita adalah saat memasuki jenjang pernikahan. Ya, pernikahan memang sesuatu yang sangat ditunggu sekaligus mendebarkan. Betapa tidak, fase inilah yang akan menentukan perjalanan hidup kita selanjutnya.

Setiap lelaki akan memimpikan dirinya bisa bersanding di pelaminan bersama perempuan pujaan hatinya. Begitu pula sebaliknya. Impian hidup berumah tangga yang bahagia ini yang mendasari dua orang mempelai untuk menyatukan niat hidup bersama dalam lembaga yang benama pernikahan.

Mengingat begitu pentingnya momen ini, maka hampir setiap ada pernikahan selalu ada pesta atau syukuran. Jauh – jauh hari sebelum akad nikah dilangsungkan, kedua mempelai dan keluarganya sudah mempersiapkan gawe yang akan dilangsungkan. Mulai dari mencetak undangan dan mengirimkannya, sampai memperhitungkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan yang sesuai dengan tamu yang akan hadir. Malahan tidak sedikit yang terkesan berlebihan dalam melaksanakan acara ini. Acara resepsi pernikahan bagi orang yang punya bisa menelan biaya ratusan juta bahkan milyaran rupiah.

Syukuran tersebut seolah menjadi syarat dalam kehidupan bermasyarakat yang dimaksudkan untuk mengatakan bahwa mempelai pria dan mempelai wanita sudah terjalin hubungan suami istri secara sah menurut agama dan negara. Yang lebih penting dari itu adalah orang sekitar menjadi saksi atas perkawinan tersebut. Karena sebuah pernikahan tidaklah sah jika tiada wali dan dua orang saksi. Pencatatan nikah di lembaga ini dimaksudkan agar kedua pasangan mendapatkan payung hukum bilamana suatu saat di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan.

Ada kepastian hukum

Pencatatan nikah secara resmi ini tentu bertolak belakang dengan praktek nikah sirri, yakni pernikahan yang diselenggarakan secara diam – diam dan dijaga kerahasiannya dari publik, seperti yang banyak terjadi belakangan ini. Memang sah menurut agama jika telah memenuhi syarat dan rukunya, tetapi tidak diakui negara lantaran tidak mencatatkan pada institusi negara dalam hal ini KUA. Secara hukum, nikah sirri belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena bagaimanapun, panduan hidup seseorang selain mengikuti ulama juga harus mengikuti hukum dan aturan yang berlaku di sebuah Negara (ulil amri). Kekuatan hukum yang tertulis inilah yang dijadikan alasan kenapa pernikahan harus dicatat di lembaga pencatatan pernikahan yang sah.

Pendapat ini didasarkan pada hukum positif tentang pernikahan yang ada di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia mengatakan bahwa nikah akan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing – masing serta dicatatkan pada pegawa pencatatan nikah. Dengan adanya pencatatan perkawinan, menunjukkan kedudukan hukum seseorang dan menunjukkan hak, kewajiban dan akibat hukumnya.

Dengan adanya hukum yang ada  ini sesungguhnya ada sebuah perlindungan hukum pada kedua pasangan jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, terutama perlindungan kepada pihak perempuan karena memang perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan secara hukum. Perlindungan hukum yang harusnya didapatkan menjadi terhalang jika sebuah pernikahan tidak tercatat.

Banyak sekali kasus yang menyebutkan bahwa perempuan akan menjadi pihak yang teraniaya jika pernikahan sirinya mengalami sebuah kegagalan. Tidak adanya payung hukum dan tidak adanya hak secara sah dalam pembagian warisan. Dua hal tersebut hanya sebagian kecil kerugian yang akan diderita jika melakukan pernikahan di bawah tangan. Karena itulah pemerintah dan ulama selalu menganjurkan untuk mencatatkan pernikahan yang dilakukan di lembaga pencatat nikah yang sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Selain itu, pencatatan pernikahan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti pertama, tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang – undangan. Kedua, tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Ketiga menghindari terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki – laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai istri dan anak.

Inilah bentuk keprihatinan dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang diakibatkan karena maraknya nikah siri dan efek negative yang ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut. Sedang bagi pelaku nikah siri jelas ada sejumlah resiko yang mesti ditanggung, seperti; tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, tidak ada kepastian hukum bagi status anak, tidak ada kekuatan hukum bagi perempuan dan anak dalam harta warisan, tidak ada ketentuan hukum dalam penentuan ekonomi keluarga istri, terjadi kesewenangan suami dalam menafkahi istri serta tidak ada tanggung jawab yang mengikat.

Hal lain yang seringkali muncul adalah rumitnya proses administrasi ketika nikah itu tidak tercatat, semisal mengurus keringanan biaya persalinan bayi di rumah sakit bagi kalangan tidak mampu. Semua administrasi biasanya memerlukan bukti otentik pernikahan kedua orang tua.

Pernikahan siri memang banyak mendatangkan madharat, terlebih kepada pihak perempuan. Banyak perempuan yang tidak bisa mendapatkan payung hukum dan tidak berdaya saat terjadi perselisihan dalam biduk rumah tangga. Banyak terjadi perempuan ditelantarkan begitu saja oleh suaminya tanpa mendapatkan nafkah lahir maupun batin. Dia sendiri tidak bisa menuntut secara hukum karena tidak ada bukti yang bisa menguatkan dirinya bahwa mereka telah resmi menikah.

Salah satu contohnya adalah penyanyi dangdut Machica Mukhtar yang mengaku dinikahi secara siri oleh Murdiono, mantan Mentri Sekretaris Negara di era Orde Baru. Karena pernikahannya tak terdaftar di KUA, ia tak bisa mendapatkan sejumlah haknya, yang semestinya bisa diperolehnya jika pernikahannya dicatatkan di dalam catatan sipil, seperti ; nafkah atas dirinya dan anaknya, ketidakjelasan statusnya dan anaknya, juga sulitnya mengurus akta kelahiran sang anak.

Menghindari fitnah

Bila ada orang bertanya kenapa nikah di Indonesia perlu dicatatkan? Karena pertama, lembaga Publik percaya pada bukti otentik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah yang berupa buku akta nikah. Kedua, lembaga keuangan hanya akan membayar hak suami atau istri bila ada bukti otentik yang berupa buku akta nikah.

Ketiga, akta nikah menunjukkan kepastian hukum dan status seseorang tentang kapan mulai berlakunya perkawinan dan harta bersama. Keempat, akta nikah menunjukkan kepatian hukum pada status anak. Kelima, akta nikah menjamin harta waris.

Inilah pentingnya pernikahan di selenggarakan secara resmi, tidak perlu ditutup – tutupi dari public karena menikah bukan saja sunnah, melainkan juga momentum bahagia bagi pasangan suami istri dan keluarga yang perlu juga dibagikan kepada orang lain. Nabi sendiri juga menganjurkan agar dilakukan walimah (perhelatan).

Di Indonesia, sebagaimana kita ketahui, perhelatan ini biasanya diselenggarakan di rumah pengantin, baik pengantin laki – laki atau perempuan, walau tidak jarang perhelatan ini dilakukan dengan menyewa gedung. Dalam acara ini akan dihadiri oleh masyarakat sekitar dan para tamu undangan.

Kendati demikian, agama juga membatasi agar tidak menyelenggarakannya secara berlebihan. Fungsi dan tujuan diadakannya acara ini adalah :

Pertama, sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada para tetangga dan undangan atas doa yang diberikan kepada kedua mempelai atas pernikahan yang telah dilangsungkan.

Kedua, agar masyarakat ikut menjadi saksi atas adanya ikatan antara dua insan tersebut.

Tujuan yang ketiga adalah untuk menghindari fitnah yang mungkin timbul dalam masyarakat. Fungsi yang keempat adalah adanya control social dari masyarakat sendiri. Karena dalam sebuah pernikahan ada komitmen yang harus dijalankan kedua bela pihak, maka jika ada salah satu pihak yang melanggar komitmen yang telah disepakati, masyarakat bisa mengenakan sangsi moral padanya.

Jika sebuah pernikahan tidak diberitahukan kepada masyarakat sekitar, kemudian diketahui ada sepasang laki – laki dan perempuan hidup bersama, maka tidak mustahil akan ada fitnah yang timbul. Pasangan tersebut akan dituduh sebagai pasangan kumpul kebo, pasangan mesum, dan tuduhan buruk yang lain. Fitnah – fitnah keji seperti inilah yang selayaknya dihindari dalam kehidupan bermasyarakat.

Fitnah – fitnah itu akan selalu ada jika bersangkutan tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka sudah melangsungkan pernikahan. Nah, salah satu bukti sah pernikahan adalah buku nikah yang bisa didapatkan jika mereka mencatatkan pernikahan di lembaga yang sah. Buku nikah tidak akan bisa didapatkan jika nikahnya dilakukan dengan siri. Tuduhan itu hanya salah satu akibat negative dari nikah siri.

Anjuran Nabi Muhammad seperti yang sudah disebutkan di atas menunjukkan bahwa mengadakan perhelatan untuk sebuah pernikahan adalah hal yang sangat penting. Kalimat ‘ walau hanya memotong seekor kambing’ menunjukkan tentang kesederhanaan.

Apapun bentuk acaranya tidaklah begitu penting, apalagi besar kecilnya hajat yang dilakukan. Yang lebih penting dari itu semua adalah inti dari walimah itu sendiri, yakni masyarakat sekitar mengetahui dan menjadi saksi bahwa dua mempelai telah sah menjadi suami istri.

Juga agar mereka memberikan doa restu kepada mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga agar bisa mencapai cita – cita pernikahan yakni sakinah mawaddah, warahmah.

sumber : Anggun Majalah Pengantin Muslim Edisi 04 / II / April 2009

~ by glesyer on July 21, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: